Bupati Rohil Tinjau Perekaman Tanda Tangan Elektronik PPPK Paruh Waktu

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pelayanan administrasi kepegawaian. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, saat meninjau pelaksanaan perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Sarman Syahroni.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses perekaman identitas digital berjalan dengan baik sekaligus melihat kesiapan perangkat daerah dalam mendukung penerapan sistem administrasi kepegawaian berbasis elektronik.

Penerapan TTE diharapkan mampu menyederhanakan berbagai proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat keamanan dan keabsahan dokumen kepegawaian di lingkungan Pemkab Rohil.

TTE Perkuat Administrasi Kepegawaian Digital

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik perhatian Bupati beserta jajaran terhadap pelaksanaan perekaman TTE tersebut.

Menurutnya, dukungan langsung pimpinan daerah menjadi motivasi bagi jajaran Diskominfotiks untuk terus meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.

Ia menjelaskan, penerapan TTE menjadi bagian penting dalam mendukung digitalisasi administrasi kepegawaian, termasuk untuk kebutuhan pengelolaan dokumen dan kontrak kerja pegawai ke depannya.

Dengan sistem tersebut, proses administrasi diharapkan dapat berlangsung lebih praktis, cepat, dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap prosedur yang masih dilakukan secara manual.

BKPSDM Pastikan Validasi Identitas Digital

Sementara itu, Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari proses validasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antara BKPSDM dengan Diskominfotiks Rohil.

Menurutnya, validasi identitas digital menjadi tahapan penting untuk memastikan ketepatan data serta mendukung tertib administrasi kepegawaian, khususnya dalam pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai.

“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.

Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi kepegawaian yang lebih tertata, terintegrasi, serta memberikan kemudahan pelayanan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.

Sempat Terkendala Jaringan, Proses Perekaman Tetap Berjalan

Dalam pelaksanaan kegiatan, Juliandra mengungkapkan bahwa sempat terjadi gangguan jaringan yang berdampak terhadap koneksi server selama beberapa menit saat proses pengambilan data berlangsung.

Meski demikian, kendala teknis tersebut dapat segera diatasi sehingga kegiatan perekaman tetap berjalan sesuai rencana.

Ia menilai kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi teknis antarpihak menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.

Optimalkan Aplikasi SIKOPAR untuk Administrasi Kepegawaian

Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut komitmen bersama dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Aplikasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak kepegawaian secara digital agar proses pendataan, pengelolaan dokumen, dan administrasi hubungan kerja dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Melalui penerapan TTE yang terintegrasi dengan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian, Pemkab Rohil berupaya membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Dengan semakin optimalnya pemanfaatan teknologi digital, Pemkab Rohil berharap pelayanan administrasi kepegawaian dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan tertib, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(rls)