Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Keuangan Kepenghuluan

BAGANSIAPIAPI, Suara Demokrasi – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan dan penguatan tata kelola keuangan di tingkat kepenghuluan. Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026 yang digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam.

Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta seluruh Datuk dan Datin Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir.

Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.

Dalam sambutannya, Sarman Syahroni menekankan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan bagian penting dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan kepenghuluan.

Menurutnya, setiap aparatur yang terlibat dalam pengelolaan anggaran harus memahami ketentuan perpajakan agar setiap transaksi dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam administrasi keuangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan hingga pelaporan. Dengan demikian, potensi kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diminimalkan.

Optimalisasi Siskeudes untuk Transparansi Keuangan

Selain membahas kepatuhan perpajakan, kegiatan tersebut juga menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen pendukung pengelolaan keuangan di tingkat kepenghuluan.

Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu aparatur dalam melakukan pencatatan dan penatausahaan keuangan secara lebih sistematis, sehingga proses pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah kepenghuluan juga diharapkan semakin cermat dalam mengelola data keuangan, menyusun laporan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar administrasi yang jelas.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian materi, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas aparatur dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik di wilayah masing-masing.

Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Perpajakan

Keterlibatan BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, pembinaan, serta pemahaman aparatur kepenghuluan terkait pengawasan keuangan dan kewajiban perpajakan.

Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah kepenghuluan mengidentifikasi potensi kesalahan administrasi sejak dini, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, anggaran kepenghuluan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Rohil menegaskan pentingnya komitmen seluruh aparatur kepenghuluan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (rls)