Razia PETI Kuansing Ricuh, Enam Mobil Polres Dirusak dan Wartawan Dianiaya
Aksi razia tambang emas ilegal (PETI) di Desa Pulau Bayur, Kuansing, Riau, berujung ricuh. Enam mobil Polres Kuansing dirusak dan seorang wartawan dianiaya. LSM PKA-PPD Riau desak Kapolri Listyo Sigit Prabowo bertindak tegas hentikan kegiatan ilegal di Riau.
SUARA-DEMOKRASI.COM – RIAU – Operasi penertiban tambang emas ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), pada Selasa (7/10/2025), berujung pada insiden ricuh dan mencekam. Aksi heroik aparat Polres Kuansing yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Raden Ricky Pratidiningrat bersama tim media justru diserang secara brutal oleh sekelompok pelaku yang diduga preman beking tambang ilegal.
Dalam peristiwa yang mengguncang dunia jurnalisme daerah ini, enam unit mobil operasional Polres Kuansing mengalami kerusakan berat, termasuk mobil dinas Kapolres. Sementara itu, seorang wartawan lokal bernama Ayub Kelana menjadi korban pengeroyokan. Ayub yang sedang meliput kegiatan razia PETI harus dilarikan ke puskesmas akibat luka serius di bagian wajah setelah dihantam secara brutal oleh para pelaku.
“Saya sedang meliput kegiatan penertiban yang dipimpin langsung Pak Kapolres. Tiba-tiba, seorang preman yang saya kenal memprovokasi rekan-rekannya untuk menyerang saya,” tutur Ayub Kelana saat diwawancarai usai kejadian.
Ayub mengaku tidak menyangka dirinya akan menjadi sasaran kekerasan di tengah aparat keamanan. Insiden tersebut menegaskan betapa beraninya sindikat tambang emas ilegal di Kuansing yang kini terang-terangan melawan hukum bahkan menyerang simbol negara.
Kerusakan pada kendaraan dinas kepolisian itu menjadi bukti nyata tingkat anarkisme dan perlawanan keras para pelaku terhadap upaya penegakan hukum di Riau. Situasi ini memperlihatkan betapa kuatnya jaringan bisnis gelap tambang emas tanpa izin (PETI) yang sudah mengakar di wilayah tersebut.
“Kami berharap pihak kepolisian menindak tegas dan mengusut tuntas tindakan premanisme ini. Serangan terhadap jurnalis dan aparat penegak hukum adalah ancaman terhadap negara dan kebebasan pers,” tegas Ayub, menyuarakan harapan agar aparat tidak gentar menghadapi sindikat tambang ilegal.
LSM PKA-PPD Riau Desak Kapolri Bertindak Tegas
Menyikapi insiden yang mencoreng wibawa hukum tersebut, Taufik Hidayat, Ketua Divisi Investigasi dan Observasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (LSM PKA-PPD Riau), mengeluarkan pernyataan keras. Ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera menertibkan secara menyeluruh aktivitas ilegal di Riau, khususnya di sektor pertambangan emas tanpa izin.
“Kami prihatin. Ucapan tegas Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo di publik agar semua kegiatan ilegal diberantas, seolah tidak diindahkan di lapangan. Faktanya, di Riau, kegiatan ilegal masih berjalan bebas, bahkan mobil dinas Kapolres saja bisa dihancurkan,” ungkap Taufik dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Taufik menilai peristiwa ini menunjukkan seolah mafia tambang ilegal lebih kuat dari penegak hukum, sehingga menciptakan citra buruk bagi penegakan hukum di daerah.
“Ironis dan menyedihkan, ketika aparat yang menegakkan hukum justru diserang oleh pelaku ilegal. Kami minta Kapolri bertindak nyata dan hentikan seluruh kegiatan ilegal di Riau — baik tambang emas ilegal, illegal logging, maupun perjudian,” tegas Taufik.
Ia menambahkan, keberanian preman merusak kendaraan dinas kepolisian adalah bentuk pelecehan terhadap wibawa negara yang tidak bisa ditoleransi. LSM PKA-PPD Riau menegaskan komitmennya untuk terus memantau, melaporkan, dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum, agar tindakan tegas benar-benar dijalankan tanpa kompromi.
Peringatan Serius bagi Aparat dan Media di Lapangan
Kasus kekerasan terhadap wartawan dan perusakan mobil dinas Polres Kuansing ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan penegak hukum. Fenomena keberanian mafia tambang emas ilegal menyerang aparat menandakan bahwa bisnis ilegal ini telah berkembang menjadi jaringan terorganisir dengan modal besar dan dukungan kuat di lapangan.
LSM, tokoh masyarakat, dan berbagai kalangan menilai, sudah saatnya Polda Riau bersama Mabes Polri melakukan langkah menyeluruh — mulai dari penindakan lapangan, penelusuran aliran dana, hingga penegakan hukum terhadap aktor intelektual di balik PETI Kuansing.
Taufik Hidayat menutup pernyataannya dengan menegaskan dukungan penuh kepada aparat hukum yang bekerja secara profesional dan bersih.
“Kami percaya Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah sosok yang berkomitmen terhadap keadilan. Tapi komitmen itu harus dibuktikan di lapangan. Jangan biarkan Riau dikuasai kegiatan ilegal yang merusak lingkungan, hukum, dan moral bangsa,” pungkasnya.





























