Bupati Siak Afni Zulkifli Tekankan MBG Utamakan Produk UMKM dan Petani Lokal

SIAK – Bupati Afni Zulkifli menegaskan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Siak memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari petani serta produk UMKM lokal. Langkah ini dinilai penting agar program nasional tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

Penegasan itu disampaikan saat rapat koordinasi dan monitoring evaluasi MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026). Dalam arahannya, Afni menekankan pentingnya keberpihakan kepada pelaku usaha dan petani lokal agar manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat sekitar 1.568 pelaku UMKM di Siak yang mayoritas bergerak di sektor pertanian, serta sebagian lainnya di bidang perikanan. Namun, ia menilai dapur SPPG saat ini belum optimal menyerap produk lokal secara konsisten.

“Program ini salah satunya bertujuan membantu UMKM. Kalau dapur SPPG lebih banyak belanja ke luar daerah, tentu sangat kita sesalkan,” ujarnya.

Saat ini terdapat 56 unit SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan. Afni meminta pengelola dapur menjalin kerja sama dengan UMKM dan petani lokal agar kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari dalam daerah.

Ia juga mendorong adanya pembinaan UMKM serta kolaborasi dengan dinas terkait. Pemerintah daerah, kata dia, siap membantu mencarikan mitra usaha yang mampu memenuhi kebutuhan dapur SPPG.

Selain itu, Pemkab Siak berkomitmen penuh menyukseskan program MBG sebagai prioritas pemerintah pusat. Bahkan, penyesuaian anggaran siap dilakukan demi memastikan pemenuhan gizi anak berjalan optimal. Pemerintah juga akan melibatkan puskesmas serta tenaga ahli gizi untuk menjaga kualitas makanan.

Afni turut menyoroti kualitas menu MBG selama Ramadan. Ia menerima laporan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak PAUD masih sederhana, seperti kacang-kacangan, buah, dan kue.

“Menu tersebut seharusnya bisa diolah menjadi makanan yang lebih layak dan bergizi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, menyarankan agar UMKM difasilitasi bekerja sama dengan KADIN untuk memperkuat akses pembiayaan. Dengan kebutuhan dapur SPPG yang besar, pelaku usaha membutuhkan tambahan modal dan peningkatan kapasitas produksi.

Ia juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar UMKM dapat berkembang dan memenuhi permintaan. Selain itu, inovasi produk lokal seperti olahan ikan menjadi bakso dinilai dapat meningkatkan nilai tambah.

Menurutnya, satu dapur SPPG bisa memproduksi hingga 2.500 porsi per hari dan melibatkan sekitar 50 tenaga kerja. Dampak ekonomi program ini juga akan dirasakan oleh petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Ia turut mengusulkan konsep “One Product One Village” agar setiap desa memiliki produk unggulan yang dapat disuplai ke dapur SPPG.

Syartiwidya menjelaskan, sebagian besar anggaran MBG akan kembali ke masyarakat melalui belanja bahan dan tenaga kerja. Di Siak, satu dapur diperkirakan mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan. Dengan 56 dapur, potensi perputaran uang mencapai puluhan miliar rupiah setiap bulan.

“Dana ini harus beredar di daerah, bukan keluar dari Siak,” tegasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, UMKM, petani, dan perbankan, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak.

Sumber: Aya/MC Kabupaten Siak