DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Laporan Pansus Terhadap LKPJ Pemko Tahun 2023

Suara-demokrasi.com | PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar rapat paripurna pertama pada masa persidangan III tahun sidang 2023/2024 pada Senin, 10 Juni 2024. Rapat paripurna ini memiliki agenda utama penyampaian laporan panitia khusus (Pansus) terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemko Pekanbaru tahun 2023.

Penyampaian Laporan Pansus LKPJ 2023

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ginda Burnama, didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal. Wakil Ketua Pansus, Krismat Hutagalung, membacakan laporan Pansus LKPJ 2023 yang mencakup berbagai aspek kinerja Pemko Pekanbaru.

Catatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam laporan Pansus, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru mendapat sejumlah catatan penting. Salah satu sorotan utama adalah ketidakseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan banjir, yang ditandai dengan bertambahnya titik banjir di Pekanbaru.

"Sudah banyak dilakukan kajian, tapi titik banjir kian bertambah saja. Tidak ada upaya serius dari pemerintah yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mengurangi potensi banjir, Pemko harus fokus membangun drainase baru dan normalisasi anak sungai," tegas Krismat dalam sidang paripurna.

Strategi Penanganan Banjir dan Sinergi Pemerintah

Krismat juga menekankan perlunya pemetaan titik banjir serta penyusunan master plan banjir di setiap titik di Pekanbaru agar penanganan banjir lebih maksimal. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat dalam penanganan masalah ini.

Pengawasan dan Pengelolaan Anggaran

Pansus juga mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap perbaikan jalan rusak akibat galian IPAL maupun PDAM. "Pengawasan terhadap jalan rusak akibat adanya galian IPAL maupun PDAM tidak berjalan efektif dan mengakibatkan jalan makin rusak parah," ungkap Krismat.

Anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, berharap Pj Walikota dapat memperbaiki kinerja OPD Pemko Pekanbaru ke depan. Ia juga menekankan pentingnya mencegah pergeseran anggaran yang tidak prioritas, kecuali dalam situasi mendesak.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Dalam laporan yang dibacakan Krismat, setiap OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru, termasuk Dinas PUPR, Perkim, Kesbangpol, Disdik, Diskes, Satpol PP, DLHK, Disperindag, Damkar, Dinsos, dan OPD terkait lainnya, mendapat catatan kinerja yang perlu diperbaiki.

DPRD Kota Pekanbaru berharap catatan yang disampaikan oleh tim Pansus akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Pekanbaru, termasuk dalam penggunaan anggaran di masing-masing OPD. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, menyatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki dan mengevaluasi catatan tersebut.

"Pada prinsipnya, ada catatan yang harus kita perbaiki dan jadi bahan evaluasi buat kita ke depannya," pungkas Indra Pomi.

DPRD Kota Pekanbaru berharap Pj Walikota Risnandar Mahiwa dapat memperbaiki kinerja Pemko Pekanbaru sesuai dengan rekomendasi dan catatan yang disampaikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.