Pemko Pekanbaru Siapkan Sekolah Gratis, Seragam hingga Alat Tulis Ditanggung Pemerintah
Pemko Pekanbaru mematangkan program sekolah gratis yang mencakup LKS, seragam, tas, dan alat tulis. Bantuan seragam disiapkan untuk 20.800 siswa baru.
Suara Demokrasi, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai mematangkan rencana program pendidikan gratis yang mencakup lebih dari sekadar pembebasan biaya Lembar Kerja Siswa (LKS). Ke depan, pemerintah juga berencana menanggung kebutuhan perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, tas hingga alat tulis bagi peserta didik.
Menariknya, program tersebut bukan bagian dari janji kampanye Wali Kota Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Namun, Pemko Pekanbaru ingin menghadirkan kebijakan yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia sekolah.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan program tersebut tengah dipersiapkan agar kebutuhan pendidikan anak dapat ditanggung pemerintah secara lebih menyeluruh.
"Program tersebut kami siapkan sebagai bentuk komitmen dalam meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Kebutuhan perlengkapan sekolah selama ini menjadi salah satu pengeluaran yang cukup membebani keluarga, terutama yang memiliki lebih dari satu anak usia sekolah," kata Agung, Kamis (16/11/2026).
Ia mencontohkan, jika kebutuhan perlengkapan sekolah mencapai Rp1,5 juta per anak, orang tua yang memiliki tiga anak harus menyiapkan dana hingga Rp4,5 juta.
Karena itu, Pemko Pekanbaru mulai menghitung kebutuhan anggaran agar program sekolah gratis yang direncanakan tahun depan dapat memberikan manfaat lebih luas.
"Tidak hanya pembebasan LKS, tetapi baju sekolah, tas, dan alat tulis juga harus ditanggung pemko," ujar Agung.
Saat ini, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan program bantuan seragam sekolah bagi 20.800 siswa baru. Selanjutnya, pemerintah akan mengkaji kebutuhan anggaran untuk memperluas bantuan tersebut hingga mencakup seluruh perlengkapan belajar.
"Program ini bukan bagian dari janji kampanye saya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Namun, kami ingin memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ungkapnya.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kolaborasi
Selain sektor pendidikan, Agung juga menyinggung capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang disebutnya menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan, kata dia, bukan hanya ditentukan oleh kepala daerah dan jajaran pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh kepala daerah dan jajaran pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat," tuturnya.
Ia menambahkan, berbagai penghargaan yang diterima Pemko Pekanbaru bukan sekadar menjadi kebanggaan, tetapi juga diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk terus menjaga semangat pembangunan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Siapkan Program Umrah bagi Masyarakat Kurang Mampu
Di bidang sosial keagamaan, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan program pemberangkatan umrah bagi masyarakat kurang mampu. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada warga yang selama ini belum memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Salah satu kelompok masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah adalah para penggali kubur. Selain itu, Pemko Pekanbaru juga mulai mendata imam masjid yang belum pernah menunaikan ibadah umrah.
"Untuk para penggali kubur sudah mulai kami rangkum dan data. Begitu juga imam masjid yang belum pernah berangkat, sudah mulai kami angsur kembali (untuk diumrahkan)," tutup Agung.
Melalui rencana program pendidikan gratis dan pemberangkatan umrah tersebut, Pemko Pekanbaru berharap kebijakan pemerintah dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan maupun perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.
(Kominfo11/RD5)





























