TPP dan THR ASN Siak Tetap Dibayarkan, Besaran Disesuaikan dengan Kondisi Keuangan Daerah
Ramli
SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diupayakan untuk dibayarkan. Namun, besaran yang diterima akan dihitung kembali dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Mahadar menegaskan bahwa untuk TPP dan THR Idul Fitri 1447 Hijriah tahun ini tidak akan mengalami penundaan.
“Tidak ada penundaan, tetap kita upayakan pembayarannya. Hanya saja besarannya akan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini,” ujar Mahadar, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, pada Maret ini dana yang masuk ke kas daerah dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sekitar Rp80 miliar. Sementara itu, total kewajiban belanja daerah mencapai hampir Rp200 miliar.
“Selain itu ada tambahan pemasukan dari deviden BSP (Bumi Siak Pusako) sekitar Rp56 miliar. Semua ini masih kita hitung kembali karena masih banyak kewajiban lain yang juga harus dibayarkan,” jelasnya.
Saat ini Pemkab Siak tengah memproses pencairan berbagai pembayaran rutin, di antaranya gaji PNS bulan Maret sebesar Rp26 miliar. Kemudian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu sebesar Rp13,6 miliar dan PPPK paruh waktu sekitar Rp6,2 miliar.
Selain itu terdapat honorarium bagi tenaga non-PNS sebesar Rp2,6 miliar, honor Guru PAUD, Imam, Gharim, serta RT/RW di tingkat kecamatan sekitar Rp1,8 miliar. Ada pula pembayaran honor kader Posyandu dan guru MDTA untuk periode Januari hingga Februari yang mencapai sekitar Rp6 miliar.
Pemkab Siak juga masih memiliki kewajiban lain seperti pembayaran utang TPP tahun 2024 di Dinas Kesehatan sebesar Rp1,5 miliar, serta sejumlah bantuan hibah kepada berbagai lembaga sosial dan keagamaan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berencana menyalurkan pembayaran Siltap dan honor Guru TK serta RA untuk bulan Februari dengan total anggaran sekitar Rp8,5 miliar.
Secara keseluruhan, kebutuhan belanja yang bersifat wajib diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan anggaran untuk pembayaran TPP dan THR ASN yang totalnya diperkirakan mencapai Rp108 miliar. (Infotorial)
