Komisi II DPRD Pekanbaru Panggil Pertamina, Usut Penyebab Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM

PEKANBARU, suara-demokrasi.com – Komisi II DPRD Kota Pekanbaru memanggil jajaran Pertamina Patra Niaga dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengusut penyebab antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pekanbaru.

Rapat yang digelar pada Kamis (7/5/2026) tersebut menjadi forum evaluasi terhadap sistem distribusi dan ketersediaan pasokan BBM setelah masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar, bahkan harus mengantre selama berjam-jam di sejumlah SPBU.

RDP dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin, didampingi Wakil Ketua Yasser Hamidy, Sekretaris Komisi M. Rizki Rinaldi, serta anggota Komisi II lainnya, yakni dr. Meiza Ningsih, Mona Sri Wahyuni, Jepta Sitohang, Davit Marihot Silaban, Rizky Bagus Oka, dan Fikry Raihan Ramadhana.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru Yulianis, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga.

Dalam rapat itu, Komisi II DPRD menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Beberapa hari sebelumnya, antrean kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat mengular hingga ke badan jalan di sejumlah SPBU. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku harus menunggu selama beberapa jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, mengatakan pemanggilan Pertamina dilakukan untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai penyebab kelangkaan BBM sekaligus memastikan adanya langkah konkret agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi.

"Substansi kita memanggil Pertamina karena ada peristiwa kelangkaan BBM mulai tanggal 18 April lalu. Hampir semua SPBU antreannya cukup panjang, bahkan sampai berjam-jam," ujar Zainal usai rapat.

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat sejumlah faktor yang memicu terjadinya antrean panjang di SPBU.

Salah satunya adalah beredarnya isu kenaikan harga BBM yang memicu kepanikan masyarakat (panic buying). Banyak warga memilih mengisi penuh tangki kendaraan mereka meski sebenarnya stok BBM yang dimiliki masih mencukupi.

Selain itu, terjadi peningkatan konsumsi Pertalite akibat sebagian pengguna Pertamax Turbo beralih menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan Pertalite meningkat dalam waktu singkat.

Komisi II DPRD juga mencatat bahwa momentum libur panjang turut berkontribusi terhadap meningkatnya konsumsi BBM di Pekanbaru. Banyak masyarakat dari luar daerah datang ke ibu kota Provinsi Riau sehingga kebutuhan bahan bakar melonjak.

"Memang ada kekurangan stok juga, ditambah saat itu libur sehingga banyak masyarakat dari luar daerah datang ke Pekanbaru dan konsumsi BBM meningkat," jelas Zainal.

Atas kondisi tersebut, DPRD Kota Pekanbaru meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pola penyaluran, hingga kesiapan stok BBM agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga, terutama pada masa-masa dengan potensi lonjakan konsumsi.

Komisi II juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pertamina dengan pemerintah daerah sehingga distribusi BBM dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Sales Area Riau, Hary Prasetyo, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

Menurutnya, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sistem distribusi agar pasokan BBM ke setiap SPBU dapat berjalan lebih optimal.

"Ada beberapa poin, salah satunya peningkatan kekuatan distribusi yang nanti akan kami evaluasi supaya pendistribusian BBM di Pekanbaru dan Riau bisa berjalan lancar," kata Hary.

Ia juga menjelaskan bahwa penambahan kuota BBM tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Pertamina karena harus melalui usulan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Untuk kuota, tentu kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah karena yang memiliki kewenangan mengusulkan tambahan kuota BBM adalah pemerintah daerah," ujarnya.

Terkait penyebab utama lonjakan antrean, Hary menyebut kondisi tersebut dipicu oleh beredarnya informasi yang tidak benar mengenai rencana kenaikan harga BBM subsidi menjelang 1 Mei.

Akibat informasi tersebut, masyarakat berbondong-bondong mendatangi SPBU untuk membeli BBM dalam jumlah lebih banyak dari biasanya sehingga memicu panic buying.

"Yang di rumah sebenarnya tangkinya masih penuh ikut antre juga karena khawatir harga naik. Panic buying itu terjadi mulai 30 April sampai 2 Mei," jelasnya.

Menurut Hary, persoalan tersebut juga telah dibahas bersama aparat penegak hukum di Polda Riau sebagai bagian dari upaya mengantisipasi penyebaran informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.

Menghadapi lonjakan kebutuhan BBM pada masa libur panjang maupun menjelang Hari Raya Iduladha, Pertamina memastikan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna menjaga kelancaran distribusi.

"Untuk long weekend dan Iduladha nanti sudah kami persiapkan dan menjadi atensi kami. Mudah-mudahan distribusi tidak ada kendala," tutup Hary. (rls)