DPRD Pekanbaru Bahas Laporan Pansus Mengenai LKPJ Pemko Pekanbaru Tahun 2023

Suara-demokrasi.com | PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna pertama dalam masa sidang III tahun 2023/2024 dengan agenda utama penyampaian laporan dari Panitia Khusus (Pansus) terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin (10/6/2024).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama, didampingi dua Wakil Ketua DPRD, yakni Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal. Dari pihak Pemko Pekanbaru, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Indra Pomi Nasution, turut hadir.

Laporan dari Pansus LKPJ 2023 disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus, Krismat Hutagalung. Dalam paparannya, Krismat menyoroti berbagai catatan penting yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru, termasuk Dinas PUPR, Perkim, Kesbangpol, Disdik, Diskes, Satpol PP, DLHK, Disperindag, Damkar, Dinsos, dan beberapa OPD lainnya.

Salah satu poin penting yang diangkat adalah lemahnya pengawasan terhadap perbaikan jalan rusak yang diakibatkan oleh proyek jaringan IPAL dan PDAM.

"Jalan yang rusak akibat galian IPAL dan PDAM masih belum ditangani dengan baik. Pengawasan dari pemerintah tidak efektif, sehingga kerusakan jalan semakin parah," ujar Krismat dalam laporannya.

Selain itu, permasalahan banjir juga menjadi sorotan utama. Menurut Pansus, upaya yang dilakukan Pemko Pekanbaru dinilai kurang serius, terlihat dari bertambahnya titik banjir di kota tersebut.

"Banyak kajian telah dilakukan, tetapi jumlah titik banjir malah bertambah. Pemerintah harus melakukan tindakan yang lebih terukur dan berkelanjutan, seperti membangun drainase baru dan menormalisasi anak sungai," tambahnya.

Krismat juga menekankan pentingnya pemetaan titik banjir serta penyusunan rencana induk penanganan banjir. Ia meminta agar sinergi antara Pemko, Pemprov, dan pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian PUPR, lebih ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini.

DPRD Kota Pekanbaru berharap catatan yang disampaikan oleh Pansus dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemko, termasuk dalam hal penggunaan anggaran di setiap OPD agar tidak ada lagi perubahan dari rencana yang telah disetujui sebelumnya.

Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, menyatakan bahwa rekomendasi dari Pansus dan anggota DPRD Pekanbaru akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

"Kami akan mengevaluasi semua catatan ini dan memperbaiki kekurangan yang ada ke depannya," ungkap Indra Pomi.