Bupati Siak Perjuangkan KITB Kembali Jadi PSN dan Usulkan Revitalisasi Istana Siak ke Pemerintah Pusat

SIAK, Suara-demokrasi.com – Pemerintah Kabupaten Siak terus mempercepat langkah pembangunan daerah melalui penguatan sektor industri dan pariwisata. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengusulkan kembali Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) agar memperoleh status Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus memperjuangkan revitalisasi Istana Siak sebagai destinasi wisata bersejarah yang menjadi ikon daerah.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Siak Afni Zulkifli usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut Afni, kedua agenda tersebut menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Siak karena diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memperkuat sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya.

Pemkab Siak Dorong KITB Kembali Menjadi PSN

Dalam pertemuan tersebut, Afni menyampaikan harapan agar Kawasan Industri Tanjung Buton kembali masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana pernah ditetapkan pada 2018.

Namun, status tersebut tidak lagi melekat sejak 2019 sehingga pemerintah daerah kini berupaya mengajukan kembali kawasan industri tersebut kepada pemerintah pusat.

"Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada 2018, namun pada 2019 status itu sudah tidak lagi disandang," ujar Afni.

Ia menjelaskan, hasil pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan dasar untuk kembali diusulkan sebagai kawasan strategis nasional.

Miliki Lahan Luas dan Lokasi Strategis

Afni mengungkapkan, salah satu syarat utama kawasan industri berstatus PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare.

Sementara itu, Kawasan Industri Tanjung Buton telah memiliki lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan status clear and clean seluas sekitar 600 hektare, sedangkan total pengembangan kawasan mencapai lebih dari 3.000 hektare.

Selain kesiapan lahan, posisi KITB dinilai sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan didukung akses jalan nasional yang telah terhubung langsung menuju kawasan industri.

"Kalau nanti kembali menjadi PSN, tentu berbagai urusan seperti infrastruktur, perpajakan, AMDAL, dan lainnya akan lebih mudah sehingga semakin menarik bagi para investor," jelas Afni.

Menurutnya, kemudahan regulasi tersebut akan mempercepat masuknya investasi baru yang pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Siak.

Investasi di KITB Terus Bertumbuh

Meski belum kembali menyandang status PSN, kawasan industri tersebut telah mulai menarik minat investor.

Afni menyebutkan saat ini telah beroperasi proyek galangan kapal dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar.

Selain itu, dalam waktu dekat juga akan diresmikan investasi baru senilai sekitar Rp1 triliun, yang diharapkan mampu memperkuat posisi KITB sebagai salah satu kawasan industri potensial di Provinsi Riau.

Keberadaan investasi tersebut menjadi indikator bahwa kawasan industri di Tanjung Buton memiliki prospek yang semakin menjanjikan apabila didukung penuh melalui kebijakan pemerintah pusat.

Revitalisasi Istana Siak Ikut Diperjuangkan

Selain sektor industri, Pemerintah Kabupaten Siak juga mengangkat isu pengembangan sektor pariwisata dengan mengusulkan revitalisasi Istana Siak kepada pemerintah pusat.

Afni menilai Istana Siak merupakan salah satu warisan sejarah Melayu yang memiliki nilai budaya tinggi serta berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan nasional.

Selama ini, menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap revitalisasi kawasan wisata lebih banyak diarahkan ke beberapa destinasi prioritas seperti Borobudur maupun kawasan wisata di Sumatera Utara.

Karena itu, Pemkab Siak memaparkan berbagai keunggulan daerah agar memperoleh perhatian yang sama.

"Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis serta daya tarik wisata yang besar," kata Afni.

Pemerintah Pusat Minta Proposal Segera Disiapkan

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyusun proposal beserta dokumen pendukung.

Seluruh bahan tersebut akan menjadi dasar dalam proses pembahasan lebih lanjut agar usulan KITB sebagai PSN maupun revitalisasi Istana Siak dapat masuk dalam agenda prioritas pemerintah pusat.

"Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah akan dikawal agar bisa masuk dalam prioritas ke depan," ujar Afni.

Pemerintah Kabupaten Siak berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat sektor pariwisata melalui revitalisasi Istana Siak sebagai ikon sejarah dan budaya Melayu yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Siak.